Penjara tidak pernah benar-benar tentang hukuman. Ia tentang produksi. Sejak kekuasaan berhenti menyiksa tubuh-tubuh manusia yang dipertontonkan di muka umum, dan mulai bekerja secara diam-diam di balik tembok, yang diproduksi bukan lagi rasa takut semata, melainkan jiwa yang dibetuk agar taat—tubuh yang tahu kapan harus bangun, kapan harus diam, kapan harus mengaku salah. Hukuman berpindah dari panggung publik ke ruang tertutup dan privat, dari algojo ke sipir, dari darah ke jadwal kerja harian. Yang sekilas tampak sebagai kemajuan peradaban dan banyak dilihat sebagai sesuatu yang positif oleh masyarakat umum, sesungguhnya tak lebih dari sebuah penyempurnaan cara menundukkan: tidak lagi menghancurkan tubuh, melainkan melatihnya agar menghancurkan dirinya sendiri dari dalam, agar kepatuhan terasa seperti pilihan personal.
Di situlah letak buasnya sistem hari ini. Ia tidak lagi membutuhkan pengawas di setiap sudut jika setiap orang telah belajar mengawasi dirinya sendiri. Kita semua dibesarkan dalam institusi yang bentuknya berbeda-beda—sekolah, pabrik, kantor, barak—namun logikanya sama: mengatur waktu, menormalkan gerak, memisahkan yang “sehat” dari yang “menyimpang”, yang “produktif” dari yang “berbahaya”. Penjara hanyalah versi paling telanjang dari mesin yang sama, tempat kepatuhan yang gagal ditanamkan lewat cara-cara halus, dipaksakan lewat cara-cara kasar dan brutal.
Di Indonesia, muncul berbagai penangkapan atas mereka-mereka yang dituding makar pasca Kebangkitan Agustus 2025 di berbagai tempat di Indonesia, dan mereka yang diseret paksa pasca aksi May Day 2026 di Bandung. Benar, mereka membakar. Benar, mereka merusak. Properti hangus, kaca pecah, jalanan berantakan. Namun sebelum buru-buru menghakimi tindakan itu sebagai kebiadaban semata atau ulah provokator bayaran negara, ada baiknya bertanya: properti siapa, ketertiban siapa, kedamaian siapa, yang sesungguhnya sedang dipertahankan lewat tuduhan-tuduhan itu?
Api yang mereka nyalakan bukan sekadar amarah tanpa arah. Ia adalah bahasa tubuh yang menolak diterjemahkan ke dalam kosakata kepatuhan—penolakan untuk menjadi warga negara yang tenang, produktif, dan diam, saat segala lini kehidupannya dirampas sedikit demi sedikit dan ditertawakan oleh segelintir orang yang mengambil keuntungan darinya, sebagaimana yang dikehendaki kekuasaan dominan dari setiap kita: diam, tunduk.
Justru karena mereka tak mampu melebur lah maka mereka dianggap berbahaya. Bukan hanya karena melanggar hukum, tapi karena kehadiran mereka membuktikan bahwa mesin penundukan itu tidak sempurna, bisa ditantang, bahwa ada kehendak yang tidak mau dijinakkan lewat sekolah, media, atau nasihat baik-baik khas kekuasaan dominan. Penjara pun dipanggil untuk menyelesaikan apa yang gagal diselesaikan oleh disiplin keseharian: memenjarakan bukan sekadar tubuh, tapi kemungkinan bahwa kehendak bisa menolak. Untuk sekaligus menjadi contoh bagi setiap potensi kebangkitan: kalian berani berdiri tegak, ini akibatnya.
Sebab pada akhirnya, yang sedang diadili bukan sekadar tindak perusakan. Yang sedang diadili adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya, tanpa meminta izin dari otoritas mana pun—negara, moral publik, atau bahkan gerakan yang sudah terlalu jinak seperti aksi- 17+8 yang tak menghasilkan apapun selain kembalinya para bajingan birokrat yang sebelumnya meringkuk ketakutan pada tahun lalu ke kursi kekuasaan mereka masing-masing. Kehendak yang menolak diatur bukanlah kekacauan yang harus disembuhkan, melainkan satu-satunya hal yang benar-benar dimiliki seseorang di tengah dunia yang berusaha merampas segalanya: waktu, tubuh, hasrat, bahkan cara kita memimpikan masa depan.
Kita hidup di tengah tontonan yang membuat kita percaya bahwa dunia ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, bahwa tertib berarti baik, bahwa damai berarti adil, bahwa semua ketidaksetujuan harus disampaikan dengan santun seperti Aksi Kamisan. Namun di balik layar ketertiban itu, hidup sehari-hari telah dirampas pelan-pelan: kita bekerja untuk waktu yang bukan milik kita, mengantre untuk kebahagiaan yang direncanakan orang lain, dan menyaksikan kemarahan kita sendiri disiarkan kembali sebagai berita kriminal. Membakar sebuah pos polisi, merusak sebuah etalase, membakar gedung-gedung DPRD, bukanlah puncak dari kebiadaban—ia adalah percikan kecil dari hidup yang menolak sekadar menjadi penonton pasif bagi kehidupannya sendiri.
Membebaskan tahanan dan narapidana dari kasus-kasus ini bukan sekadar meminta keringanan hukum atau amnesti bersyarat. Itu terlalu kecil, dan terlalu mudah diserap kembali oleh sistem yang sama. Yang dibutuhkan adalah penolakan terhadap logika yang menjadikan penjara sebagai jawaban tunggal atas setiap kehendak yang menolak tunduk—penolakan terhadap gagasan bahwa satu-satunya cara hidup hanyalah dengan menundukkan diri pada kekuasaan yang mengklaim paling tahu soal apa yang terbaik bagi diri semua orang.
Hidup sehari-hari seharusnya adalah milik sang pemilik tangan, bukan tangan kekuasaan yang mengaturnya diam-diam. Tak ada tatanan yang pantas disebut damai jika kedamaian itu hanya bisa berdiri tegak di atas jeruji, dan tak ada kebebasan sejati selama kehendak untuk menolak masih dianggap sebagai kejahatan yang harus dijinakkan. Apalagi disebut sebagai makar.
Order is Another Name for Prison
Prison has never truly been about punishment. It is about production. Ever since power ceased torturing bodies in the public square and withdrew behind walls to work in silence, what it manufactures is no longer mere fear, but souls moulded for obedience—bodies that know when to rise, when to be silent, when to confess. Punishment migrated from the public scaffold to the closed, private chamber; from the executioner to the warden; from blood to the daily schedule. What appears to the eyes of the citizen as a civilisational advance, a humanitarian reform, is in reality the perfection of subjugation: no longer the destruction of the body, but the training of the body to destroy itself from within, so that obedience feels like a personal choice.
This is the savagery of the system today. It no longer needs guards at every corner once everyone has learned to guard themselves. We are all raised inside institutions that differ in form—school, factory, office, barracks—but share the same logic: to regulate time, to normalise movement, to separate the “healthy” from the “deviant,” the “productive” from the “dangerous.” Prison is merely the nakedst version of this same machine, the place where obedience that could not be instilled through gentle means is imposed through brute, brutal force.
In Indonesia, waves of arrests have targeted those accused of subversion following the August 2025 Uprising across the archipelago, along with those dragged away after the May Day 2026 actions in Bandung. Yes, they burned. Yes, they destroyed. Property went up in flames, glass was shattered, streets were torn open. But before rushing to condemn these acts as mere barbarism or the work of provocateurs on the state’s payroll, one must ask: whose property, whose order, whose peace is actually being defended by these accusations?
The fire they lit was not aimless rage. It was the language of bodies refusing translation into the vocabulary of obedience—a refusal to become calm, productive, and silent citizens while their entire lives are slowly expropriated and mocked by a handful of dominators. This is precisely what power demands of everyone: be quiet, submit.
It is because they could not be assimilated that they are deemed dangerous. Not only for breaking the law, but because their very existence proves that the machine of subjugation is imperfect, that it can be challenged, that there remains a will that refuses to be tamed by schools, media, or the gentle counsel of dominant power. Prison is then called upon to finish what everyday discipline could not: to imprison not just bodies, but the very possibility that a will might refuse.
What is truly on trial is not mere property damage. What is on trial is the courage to be oneself completely, without asking permission from any authority—not the State, not public morality, nor even the domesticated movements that produce nothing but the return of bureaucratic scoundrels to their seats of power. A will that refuses to be governed is not chaos to be cured; it is the only thing a person truly possesses in a world that seeks to steal everything: time, body, desire, even the way we dream the future.
We live inside a spectacle that convinces us the world is running as it should, that order equals good, that peace equals justice, and that all dissent must be expressed politely—like the Kamisan actions. Yet behind this façade of order, everyday life is being quietly looted: we work time that is not our own, queue for happiness planned by others, and watch our own anger rebroadcast as crime news. Burning a police post, smashing a storefront, torching DPRD buildings—these are not the height of barbarism. They are small sparks of a life that refuses to remain a passive spectator of its own existence.
To free the prisoners and convicts from these cases is not merely to beg for lighter sentences or conditional amnesty. That is too small, too easily reabsorbed by the same system. What is needed is a rejection of the very logic that makes prison the only answer to every will that refuses to submit—a rejection of the idea that the only way to live is to bow before a power that claims to know what is best for everyone.
Everyday life should belong to the one whose hands shape it, not to the invisible hand of power that arranges it in silence. There can be no order worthy of the name “peace” if that peace stands upright only on iron bars, and there can be no true freedom as long as the will to refuse is still treated as a crime let alone branded as subversion.