Category: Artikel

Penjara tidak pernah benar-benar tentang hukuman. Ia tentang produksi. Sejak kekuasaan berhenti menyiksa tubuh-tubuh manusia yang dipertontonkan di muka umum, dan mulai bekerja secara diam-diam di balik tembok, yang diproduksi bukan lagi rasa takut semata, melainkan jiwa yang dibentuk agar taat—tubuh yang tahu kapan harus bangun, kapan harus diam, kapan harus mengaku salah. Hukuman berpindah dari panggung publik ke ruang tertutup dan privat, dari algojo ke sipir, dari darah ke jadwal kerja harian. Yang sekilas tampak sebagai kemajuan peradaban dan banyak dilihat sebagai sesuatu yang positif oleh masyarakat umum, sesungguhnya tak lebih dari sebuah penyempurnaan cara menundukkan: tidak lagi menghancurkan tubuh, melainkan melatihnya agar menghancurkan dirinya sendiri dari dalam, agar kepatuhan terasa seperti pilihan personal.

Di situlah letak buasnya sistem hari ini. Ia tidak lagi membutuhkan pengawas di setiap sudut jika setiap orang telah belajar mengawasi dirinya sendiri. Kita semua dibesarkan dalam institusi yang bentuknya berbeda-beda—sekolah, pabrik, kantor, barak—namun logikanya sama: mengatur waktu, menormalkan gerak, memisahkan yang “sehat” dari yang “menyimpang”, yang “produktif” dari yang “berbahaya”. Penjara hanyalah versi paling telanjang dari mesin yang sama, tempat kepatuhan yang gagal ditanamkan lewat cara-cara halus, dipaksakan lewat cara-cara kasar dan brutal.

Di Indonesia, muncul berbagai penangkapan atas mereka-mereka yang dituding makar pasca Kebangkitan Agustus 2025 di berbagai tempat di Indonesia, dan mereka yang diseret paksa pasca aksi May Day 2026 di Bandung. Benar, mereka membakar. Benar, mereka merusak. Properti hangus, kaca pecah, jalanan berantakan. Namun sebelum buru-buru menghakimi tindakan itu sebagai kebiadaban semata atau ulah provokator bayaran negara, ada baiknya bertanya: properti siapa, ketertiban siapa, kedamaian siapa, yang sesungguhnya sedang dipertahankan lewat tuduhan-tuduhan itu?

Api yang mereka nyalakan bukan sekadar amarah tanpa arah. Ia adalah bahasa tubuh yang menolak diterjemahkan ke dalam kosakata kepatuhan—penolakan untuk menjadi warga negara yang tenang, produktif, dan diam, saat segala lini kehidupannya dirampas sedikit demi sedikit dan ditertawakan oleh segelintir orang yang mengambil keuntungan darinya, sebagaimana yang dikehendaki kekuasaan dominan dari setiap kita: diam, tunduk.

Justru karena mereka tak mampu melebur lah maka mereka dianggap berbahaya. Bukan hanya karena melanggar hukum, tapi karena kehadiran mereka membuktikan bahwa mesin penundukan itu tidak sempurna, bisa ditantang, bahwa ada kehendak yang tidak mau dijinakkan lewat sekolah, media, atau nasihat baik-baik khas kekuasaan dominan. Penjara pun dipanggil untuk menyelesaikan apa yang gagal diselesaikan oleh disiplin keseharian: memenjarakan bukan sekadar tubuh, tapi kemungkinan bahwa kehendak bisa menolak. Untuk sekaligus menjadi contoh bagi setiap potensi kebangkitan: kalian berani berdiri tegak, ini akibatnya.

Sebab pada akhirnya, yang sedang diadili bukan sekadar tindak perusakan. Yang sedang diadili adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya, tanpa meminta izin dari otoritas mana pun—negara, moral publik, atau bahkan gerakan yang sudah terlalu jinak seperti aksi- 17+8 yang tak menghasilkan apapun selain kembalinya para bajingan birokrat yang sebelumnya meringkuk ketakutan pada tahun lalu ke kursi kekuasaan mereka masing-masing. Kehendak yang menolak diatur bukanlah kekacauan yang harus disembuhkan, melainkan satu-satunya hal yang benar-benar dimiliki seseorang di tengah dunia yang berusaha merampas segalanya: waktu, tubuh, hasrat, bahkan cara kita memimpikan masa depan.

Kita hidup di tengah tontonan yang membuat kita percaya bahwa dunia ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, bahwa tertib berarti baik, bahwa damai berarti adil, bahwa semua ketidaksetujuan harus disampaikan dengan santun seperti Aksi Kamisan. Namun di balik layar ketertiban itu, hidup sehari-hari telah dirampas pelan-pelan: kita bekerja untuk waktu yang bukan milik kita, mengantre untuk kebahagiaan yang direncanakan orang lain, dan menyaksikan kemarahan kita sendiri disiarkan kembali sebagai berita kriminal. Membakar sebuah pos polisi, merusak sebuah etalase, membakar gedung-gedung DPRD, bukanlah puncak dari kebiadaban—ia adalah percikan kecil dari hidup yang menolak sekadar menjadi penonton pasif bagi kehidupannya sendiri.

Membebaskan tahanan dan narapidana dari kasus-kasus ini bukan sekadar meminta keringanan hukum atau amnesti bersyarat. Itu terlalu kecil, dan terlalu mudah diserap kembali oleh sistem yang sama. Yang dibutuhkan adalah penolakan terhadap logika yang menjadikan penjara sebagai jawaban tunggal atas setiap kehendak yang menolak tunduk—penolakan terhadap gagasan bahwa satu-satunya cara hidup hanyalah dengan menundukkan diri pada kekuasaan yang mengklaim paling tahu soal apa yang terbaik bagi diri semua orang.

Hidup sehari-hari seharusnya adalah milik sang pemilik tangan, bukan tangan kekuasaan yang mengaturnya diam-diam. Tak ada tatanan yang pantas disebut damai jika kedamaian itu hanya bisa berdiri tegak di atas jeruji, dan tak ada kebebasan sejati selama kehendak untuk menolak masih dianggap sebagai kejahatan yang harus dijinakkan. Apalagi disebut sebagai makar.

---

Order is Another Name for Prison

Prison has never truly been about punishment. It is about production. Ever since power ceased torturing bodies in the public square and withdrew behind walls to work in silence, what it manufactures is no longer mere fear, but souls moulded for obedience—bodies that know when to rise, when to be silent, when to confess. Punishment migrated from the public scaffold to the closed, private chamber; from the executioner to the warden; from blood to the daily schedule. What appears to the eyes of the citizen as a civilisational advance, a humanitarian reform, is in reality the perfection of subjugation: no longer the destruction of the body, but the training of the body to destroy itself from within, so that obedience feels like a personal choice.

This is the savagery of the system today. It no longer needs guards at every corner once everyone has learned to guard themselves. We are all raised inside institutions that differ in form—school, factory, office, barracks—but share the same logic: to regulate time, to normalise movement, to separate the “healthy” from the “deviant,” the “productive” from the “dangerous.” Prison is merely the nakedst version of this same machine, the place where obedience that could not be instilled through gentle means is imposed through brute, brutal force.

In Indonesia, waves of arrests have targeted those accused of subversion following the August 2025 Uprising across the archipelago, along with those dragged away after the May Day 2026 actions in Bandung. Yes, they burned. Yes, they destroyed. Property went up in flames, glass was shattered, streets were torn open. But before rushing to condemn these acts as mere barbarism or the work of provocateurs on the state’s payroll, one must ask: whose property, whose order, whose peace is actually being defended by these accusations?

The fire they lit was not aimless rage. It was the language of bodies refusing translation into the vocabulary of obedience—a refusal to become calm, productive, and silent citizens while their entire lives are slowly expropriated and mocked by a handful of dominators. This is precisely what power demands of everyone: be quiet, submit.

It is because they could not be assimilated that they are deemed dangerous. Not only for breaking the law, but because their very existence proves that the machine of subjugation is imperfect, that it can be challenged, that there remains a will that refuses to be tamed by schools, media, or the gentle counsel of dominant power. Prison is then called upon to finish what everyday discipline could not: to imprison not just bodies, but the very possibility that a will might refuse.

What is truly on trial is not mere property damage. What is on trial is the courage to be oneself completely, without asking permission from any authority—not the State, not public morality, nor even the domesticated movements that produce nothing but the return of bureaucratic scoundrels to their seats of power. A will that refuses to be governed is not chaos to be cured; it is the only thing a person truly possesses in a world that seeks to steal everything: time, body, desire, even the way we dream the future.

We live inside a spectacle that convinces us the world is running as it should, that order equals good, that peace equals justice, and that all dissent must be expressed politely—like the Kamisan actions. Yet behind this façade of order, everyday life is being quietly looted: we work time that is not our own, queue for happiness planned by others, and watch our own anger rebroadcast as crime news. Burning a police post, smashing a storefront, torching DPRD buildings—these are not the height of barbarism. They are small sparks of a life that refuses to remain a passive spectator of its own existence.

To free the prisoners and convicts from these cases is not merely to beg for lighter sentences or conditional amnesty. That is too small, too easily reabsorbed by the same system. What is needed is a rejection of the very logic that makes prison the only answer to every will that refuses to submit—a rejection of the idea that the only way to live is to bow before a power that claims to know what is best for everyone.

Everyday life should belong to the one whose hands shape it, not to the invisible hand of power that arranges it in silence. There can be no order worthy of the name “peace” if that peace stands upright only on iron bars, and there can be no true freedom as long as the will to refuse is still treated as a crime let alone branded as subversion.

Kami tidak mengenal Mpe secara pribadi—setidaknya sebelum kasus ini mempertemukan kami. Kami bukan bagian dari lingkar advokasi, bukan aktivis, bukan, dan bukan pula orang yang biasa ikut-ikutan ramai-ramai di balik layar gerakan. Kami hanyalah para liyan. Tapi kami jelas berpihak kepadanya. Anak muda Bandung yang ditangkap saat aksi May Day 2026 karena terlibat pembakaran, yang lalu dengan cepat dijerat tuduhan terorisme setelah Densus 88 menemukan koordinasi yang dilakukan oleh Mpe dan kawan-kawannya dalam grup WhatsApp. Konsekuensinya? Hukuman yang jauh lebih berat, tentu saja. Apakah Mpe sembrono? Tentu saja, tapi itu soal lain.

Awalnya beredar kabar bahwa ia sudah didampingi pengacara dari jaringan advokasi di Bandung. Foto surat penangkapan beredar, asumsi pun menyebar dengan nyaman. Tak seorang pun berpikir ada masalah yang tak tersentuh. Ternyata, setelah tiga minggu, baru terbongkar: Mpe tidak mendapat pendampingan independen sama sekali. Polisi hanya menyodorkan pengacara pilihan mereka sendiri. Pengacara “netral” yang katanya melindungi hak tersangka, tapi berdasarkan pengalaman mereka yang pernah berurusan dengan hukum, dalam praktiknya bekerja untuk penyidik. Hasilnya? Interogasi panjang tanpa perlindungan yang sesungguhnya—proses disiplin khas sistem peradilan yang tidak sekadar menghukum, melainkan mendisiplinkan tubuh dan jiwa, mengubah manusia menjadi objek yang mudah dikendalikan melalui pengawasan, isolasi, dan tekanan sistematis. Sesuatu yang telah terintegrasikan dengan baik ke dalam masyarakat.

Baru setelah fakta tersebut terungkap, sebagian kawan mulai bergerak. Advokat independen akhirnya bersedia mendampingi, dana dikumpulkan dari lingkaran pertemanan di dalam dan luar negeri. Terlambat memang, tapi setidaknya tetap harus dilakukan. Yang lucu—walau lebih tepatnya, memuakkan—adalah melihat pihak-pihak yang sebelumnya tahu, tapi memilih diam atau membiarkan, tiba-tiba berebut ikut membantu, terutama soal penggalangan dana. Spektakel solidaritas yang termanifestasikan secara gamblang.

Kami sadar bahwa memang ada yang lebih parah, yaitu narasi yang terus dipelihara oleh sebagian aktivis berjubah ideologis. Mereka dengan mudah membedakan “mereka” (yang suci, terstruktur, representatif, beroperasi dalam kerangka aturan dan moralitas masyarakat) dengan “yang liyan”—para perusuh muda yang dianggap sebagai orang-orang bermasalah. Narasi tersebut amat nyaman: membersihkan tangan sendiri sambil menjaga jarak dari apa pun yang dianggap kotor dan tak layak hidup di tengah masyarakat. Akibatnya dapat diprediksi dengan mudah, banyak yang ragu memberikan bantuan, dari yang memberikan sekian banyak alasan hingga yang menolak dengan secara terang-terangan. Dapat dipahami memang, soal bagaimana dalam masyarakat spektakuler yang disesaki dengan citra dan konsumsi ini, kami semua adalah orang-orang bermasalah. Kami adalah adalah sebagian kecil yang berjuang demi menolak terintegrasi, yang tak mau menjadi bagian dari tontonan yang jinak, rapi, dan produktif. Kritik kami terhadap tatanan ini memang berujung pada pengucilan—dan menurutku itu adalah konsekuensi yang harus diterima dengan sadar, oleh Mpe dan juga oleh mereka yang melihat pada Mpe refleksi diri mereka sendiri: yang kotor, bermasalah, ceroboh, liar.

Sementara para aktivis itu sendiri, dengan segala retorika dan organisasinya, tak lebih sekadar bagian integral dari masyarakat tontonan yang mereka klaim mereka kritik. Jubah ideologi mereka berakhir sebagai representasi belaka, pertunjukan yang menakjubkan namun kosong, jauh dari pembebasan yang esensial selain ketertundukan lebih jauh ke dalam masyarakat. Sementara sistem penjara dan hukum terus bekerja seperti mesin disiplin: menjinakkan, mengklasifikasikan, dan memproduksi subjek yang patuh. Panoptikon yang sempurna.

Karena itu, jangan harap kami akan berpura-pura bijak atau menyerukan “solidaritas moral” yang manis sebagaimana banyak dilakukan oleh aktivis. Kami tidak percaya pada moralitas masyarakat spektakuler ini. Bagi kami, yang dibutuhkan bukan ilusi kesatuan dengan aktivis yang sudah nyaman di dalam sistem—termasuk mereka yang memberikan klaim tidak bekerja di dalam sistem—melainkan jaringan advokasi dan dukungan yang harus kita bangun sendiri; tanpa drama representasi, tanpa bergantung pada mereka yang pada akhirnya akan selalu memilih menjaga citra jauh lebih dahsyat daripada konsekuensi nyata.

Mpe bukan korban yang perlu dikasihani demi narasi suci. Ia adalah bagian dari penolakan yang kami semua pahami risikonya. Kasus ini semakin menyatakan bahwa sekaranglah waktu yang tepat untuk berhenti berharap pada aktor-aktor spektakuler dan mulai bekerja dari posisi yang sesungguhnya: menggerogoti sistem, bukan malah mempertahankannya agar dapat terus tegak berdiri.

PALANG HITAM INTERNATIONAL

---

May Day Bandung 2026: The Spectacle of Advocacy and Advocacy as Spectacle

We do not know Mpe personally—at least not until this case brought us into relation with him. We are not part of the advocacy circles, not activists, nor are we the sort who habitually bustle behind the scenes of movement theater. Yet we stand unequivocally on his side. He is a young man from Bandung arrested during the May Day 2026 demonstration for taking part in acts of arson, swiftly charged with terrorism after Densus 88 uncovered his coordination with others via WhatsApp groups. The consequence? Far heavier sentences, of course. Was Mpe reckless? Undoubtedly—but that is beside the point.

At first, word circulated that he had already secured legal counsel from Bandung’s advocacy networks. Photographs of the arrest warrant spread, and comfortable assumptions followed. No one suspected any deeper rot. Only after three weeks did the truth surface: Mpe had received no independent defense whatsoever. The police merely offered lawyers of their own choosing. These “neutral” advocates, who supposedly safeguard the rights of the accused, in practice—as those familiar with the machinery of law well know—serve the investigators. The result? Prolonged interrogation without genuine protection—a classic disciplinary process in which the judicial and carceral system does not merely punish, but molds bodies and souls, transforming living subjects into controllable objects through systematic surveillance, isolation, and pressure. All of it seamlessly integrated into the functioning of society.

Only once this reality was exposed did some comrades begin to move. An independent advocate was eventually secured, and funds were gathered from circles of affinity both inside and outside the country. Late, yes—but necessary all the same. What is amusing—though more accurately, nauseating—is to watch those who previously knew and chose silence or inaction suddenly scramble to participate, especially in the spectacle of fundraising. A spectacular solidarity, shamelessly performed.

We are aware that something even more insidious persists: the narrative carefully maintained by certain ideologically cloaked activists. They effortlessly distinguish “us” (the pure, the structured, the representative, operating within the rules and morality of society) from “them”—the young rioters cast as the problematic ones, the undesirable elements. This narrative is supremely convenient: it allows them to wash their hands while maintaining a safe distance from anything deemed dirty or unfit for life within the social order. The predictable outcome follows: hesitation to offer aid, from those inventing endless excuses to those who openly refuse. This is understandable, for in this society of the spectacle—saturated with images and consumption—we are all problematic. We are the minority that consciously refuses integration, that rejects becoming another docile, orderly, and productive element in the spectacle. Our critique of this order necessarily leads to social exclusion—and that is a consequence we must accept with full awareness: Mpe, and all those who see in him a reflection of themselves: the dirty, the problematic, the reckless, the untamed.

Meanwhile, the activists themselves, with all their rhetoric and organizations, are nothing but integral components of the very spectacle they claim to criticize. Their ideological robes end up as mere representation—dazzling yet empty performances that lead not to essential liberation but to deeper submission. The prison and judicial system continues its work as a perfect disciplinary machine: taming, classifying, and producing obedient subjects. A flawless Panopticon.

Therefore, do not expect us to feign wisdom or issue saccharine calls for “moral solidarity” as so many activists do. We place no faith in the morality of spectacular society. For us, what is required is not the illusion of unity with those already comfortably embedded in the system—even those who loudly proclaim they are not— but rather the autonomous networks of advocacy and mutual support that we must construct ourselves: without the drama of representation, without dependence on those who will always prioritize the preservation of their image far above real consequences.

Mpe is not a victim to be pitied for the sake of some sacred narrative. He is part of a refusal whose risks we all understand. This case only confirms that the time has come to stop placing hope in spectacular actors and to begin working from our actual position: undermining the system from within, rather than helping to prop it up so that it may continue to stand.

PALANG HITAM INTERNATIONAL

---

Primero de Mayo Bandung 2026: El Espectáculo de la Defensa y la Defensa del Espectáculo

No conocemos a Mpe en persona—al menos no hasta que este caso nos relacionó con él. No somos parte de los círculos de defensa legal, ni activistas, ni somos de lxs que habitualmente ajetrean detrás de las cortinas del teatro del movimiento. Pero estamos inequívocamente a su lado. Él es un joven de Bandung arrestado durante la marcha del 1 de Mayo 2026 por ser partícipe en actos incendiarios, rápidamente acusado de terrorismo después de que Densus 88 descubriera su coordinación con otrxs a través de grupos de WhatsApp. ¿La consecuencia? Condenas más graves, por supuesto. ¿Fue Mpe descuidado? Sin duda—pero eso es otro tema.

Al principio, se decía que ya había obtenido asistencia legal de las redes de defensa de Bandung. Fotos de la orden de arresto fueron difundidas, y le siguieron cómodas suposiciones. Nadie supuso que las cosas se complicarían. Solo hasta tres semanas después se supo la verdad: Mpe no había recibido ninguna defensa legal independiente. La policía se limitó a ofrecer abogadxs de su propia elección. Estxs abogadxs “neutrales”, que supuestamente protegen los derechos del acusado, en la práctica—como sabrán quienes están familiarizadxs con la maquinaria legal—sirven a los investigadores. ¿El resultado? Interrogaciones prolongadas sin protección genuina—un proceso disciplinario clásico en el cual el sistema judicial y carcelario no solamente castiga, sino que moldea cuerpos y almas, transformando sujetos vivos en objetos controlables a través de la vigilancia, aislación y presión sistemática. Todo eso plenamente integrado en el funcionamiento de la sociedad.

Solo después de que esta realidad fue expuesta se empezaron a mover algunxs compañerxs. Eventualmente se consiguió unx abogadx independiente, y se reunieron fondos desde círculos de afinidad tanto de adentro como de afuera del país. Tarde, sí—pero necesario a final de cuentas. Lo que es divertido—o siendo más exactxs, nauseabundo— es ver a quienes desde antes sabían y habían elegido el silencio o la inacción, repentinamente se agolparon para participar, especialmente en el espectáculo de juntar fondos. Una solidaridad espectacular, ejecutada sin vergüenza alguna.

Estamos conscientes de que persiste algo más insidioso: la narrativa cuidadosamente sostenida por ciertxs activistas ideológicamente encubiertxs. Sin esfuerzo alguno distinguen a lxs “nosotrxs” (lxs purxs, estructuradxs, representantes, operando dentro de las reglas de la moralidad de la sociedad) de “ellxs”—lxs jóvenes revoltosxs tipificadxs como lxs problemátixs, los elementos indeseados. Esta narrativa es sumamente conveniente: les permite lavarse las manos mientras mantienen una distancia prudente de todo lo que parezca sucio o incompatible con la vida dentro del orden social. Sigue el resultado predecible: dudas para ofrecer ayuda desde quienes inventan excusas interminables hasta quienes abiertamente la rechazan. Esto es comprensible, pues en esta sociedad del espectáculo—saturada con imágenes y consumo—todxs somos problemáticxs. Somos la minoría que conscientemente rechaza la integración, que rechaza convertirse en otro elemento dócil, disciplinado y productivo en el espectáculo. Nuestra crítica a este orden necesariamente lleva a la exclusión social—y esta es la consecuencia que debemos aceptar con conocimiento total: Mpe, y todxs lxs que ven en él un reflejo de sí mismxs, lxs sucixs, lxs problemáticxs, lxs temerarixs, lxs indómitxs.

Mientras tanto, lxs activistas mismxs, con toda su retórica y organizaciones, no son nada más componentes integrales del espectáculo mismo que dicen criticar. Sus vestiduras ideológicas terminan siendo simples representaciones—actuaciones deslumbrantes pero vacías que llevan no a la liberación esencial sino a una sumisión más profunda. La prisión y el sistema judicial continúa su trabajo como una máquina disciplinaria perfecta: domesticando, clasificando y produciendo sujetos obedientes. Un Panóptico perfecto.

Por lo tanto, no esperen que nosotrxs finjamos sabiduría o hagamos llamados empalagosos por la “solidaridad moral” como hacen tantos activistas. No depositamos la fe en la moralidad de la sociedad espectacular. Para nosotrxs, lo que se requiere no es la ilusión de la unidad con quienes ya están cómodamente incorporadxs en el sistema—incluso lxs que a viva voz declaran que no lo están—sino más bien lo que se requiere son las redes autónomas de abogacía y apoyo mutuo que debemos construir nosotrxs mismxs: sin el drama de la representación, sin la dependencia de quienes siempre van a priorizar la preservación de su imagen por sobre consecuencias reales.

Mpe no es una víctima a la que tenerle lástima al servicio de una narrativa sagrada. Él es parte de una negación cuyos riesgos todxs entendemos. Este caso solo confirma que ha llegado el tiempo de dejar de tener esperanza en actores espectaculares y comenzar a trabajar desde nuestra propia posición: socavar el sistema desde adentro, en vez de ayudar a sostenerlo.

PALANG HITAM INTERNATIONAL